Categories
Tak Berkategori

Eropa Unjuk Resolusi, Kita Menata Diri

Upaya menghambat masuknya produk sawit Indonesia di pasar Eropa kembali terulang. Kali ini parlemen Uni Eropa mengusulkan resolusi ke Komisi Eropa. Mereka menuntut dua hal. Pertama, dalam memproduksi minyak nabati termasuk sawit, mereka melarang kita membuka hutan mulai 2020. Kedua, mereka meminta adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi dalam praktik produksi dan distribusi minyak sawit.

Satukan Sikap

Kendati bukan langkah pertama mengganjal ekspor sawit ke sana, unjuk resolusi memancing reaksi petinggi di Tanah Air. Tak kurang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, bahkan Menteri Luar Negeri kompak menolak tudingan Eropa tersebut. Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membawahi bidang pertanian dan kelautan memandang, serangan terhadap minyak sawit kita memang bukan indikasi baru, proteksi dan diskrimi nasi. Ini wajar saja memproteksi komoditas minyak nabati mereka. Hal senada dinyatakan Bungaran Saragih, pakar agribisnis, dalam acara diskusi bertajuk “Lawan Parlemen Eropa” di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Jakarta (4/5). “Semua motif ini adalah langkah untuk memproteksi minyak nabati di negaranya. Memang petani di sana tidak banyak tapi mempunyai dana yang cukup besar dan teroganisir sehingga mereka mempengaruhi parlemen dan masyarakat di sana,” ujarnya. Sementara Ridwan Hassan Sahli, Staf Ahli Bidang Diplomasi Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, mengatakan, stake holders baik terlibat langsung maupun tidak harus satu suara bahwa sawit strategis. Produksi sawit mampu memenuhi kaidah lingkungan hidup karena ini jenis tanaman penghasil minyak yang tinggi dan menghasilkan profit. Jadi, harus ada komitmen untuk memperbaiki kesalahan dahulu. Diplomasi tidak hanya milik Kemenlu. KBRI Di Brussel, Belgia pun sudah melakukan perlawanan.

Diplomasi dan Menata

Herman menyarankan, Indonesia harus menanggapi hal itu dengan diplomasi yang kuat. Di sisi lain kita juga harus memperkuat komitmen terhadap perubahan iklim dan mengkampanyekan keberlanjutan dalam memproduksi sawit. Pihaknya mengkritisi dana sawit yang dihimpun melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit baru untuk mendukung biodiesel, belum banyak ke penguatan diplomasi dan peremajaan kebun rakyat. Sementara Malaysia sudah mendirikan kantor perwakilan di negara-negara Eropa. Dana diplomasi dan peremajaannya juga besar. Bungaran menyarankan, sebaiknya kita segera memajukan petani karena kepemilikan mereka sudah mencapai 42%. “Sustainability (keberlanjutan) juga untuk rakyat harus diberlakukan tapi jangan disamakan dengan sustainability perusahaan. Jangan lupa, lingkungannya baik tapi rakyat menderita juga tidak baik,” ucapnya. Selain itu sertifikasi ISPO pun harus cepat dan syarat untuk sertifikasi petani harus tepat. “Jadi dana BPDP tidak hanya replanting tetapi juga untuk sertifikasi ISPO,” ujar Bungaran mewanti-wanti. Ridwan juga mengingatkan, kita jangan melihat aspek suplai saja dalam berdiplomasi namun juga dari aspek demand (permintaan). Kita berkontribusi terhadap pembangunan dunia. Sawit bukan hanya CPO, tapi masih ada 250 macam produk yang memenuhi kebutuhan dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *